Pembatalan SBY Ke Belanda - Pembatalan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda masih disesalkan banyak pihak. Pembatalan itu melemahkan posisi tawar diplomasi Indonesia terhadap Belanda bahkan dinilai sebagai tragedi memalukan.
Pembatalan itu amat disayangkan karena terkesan presiden tidak mau mengambil risiko sebagai pemimpin. “Ibarat orang mau makan nangka, namun tak mau getahnya,” imbuh Frans Aba MA, seorang pengamat politik.
Sementara Sekretaris Komisi I DPR-RI Teguh Juwarno menilai ada beberapa hal krusial atas pembatalan kunjungan SBY ke Belanda. Ketua Fraksi PAN itu melihat pembatalan SBY ke Belanda paling tidak berdampak buruk bagi Indonesia.
“Pertama, lemahnya diplomasi dan informasi intelijen sehingga decision making process terkesan gegabah dan mendadak tanpa info yang akurat. Kedua, posisi tawar diplomasi terhadap Belanda menjadi sangat rendah. Dari diundang menjadi meminta untuk dijadwal ulang,” papar Teguh.
Ketiga, melukai hubungan diplomatik kedua negara yang bagaimanapun tentu butuh waktu dan proses panjang untuk memulihkannya. Keempat, menjadikan gerakan separatis yang nyaris musnah mendapat angin segar dengan ‘dianggap’ sebagai sebuah gerakan besar yang bisa mempermalukan negara.
Kelima, lemahnya lingkaran kepresidenan dan Kementrian Luar Negeri dalam menguasai hukum internasional sehingga dapat meyakinkan presiden bahwa ancaman tuntutan pengadilan lokal oleh gugatan RMS seharusnya diabaikan!
“Posisi tawar kita menjadi turun, awalnya diundang sekarang menjadi meminta jadwal ulang. Artinya belum tentu Ratu Beatrix mau mengundang presiden lagi ke Belanda,” ujar Teguh Juwarno.
Fraksi PAN akan mendesak Komisi I DPR untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait preseden diplomatik ini kepada Kementrian Luar Negeri.
“Memalukan buat bangsa yang besar kalau kepala negara sampai mendadak membatalkan kunjungan hanya karena gerakan separatis yang berposko di luar negeri. Apakah mungkin RMS menjadi ancaman keamanan yang signifikan?” tandas Teguh.
Sementara organisasi kepemudaan Pemuda Panca Marga (PPM) mengaku ikut merasa malu melihat Presiden SBY membatalkan kunjungan ke Belanda. “Masak dibatalkan padahal kunjungan itu untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP PPM Erdin Odang.
Dengan pembatalan itu Presiden SBY sudah melewatkan kesempatan bersejarah dan langka. Sebab baru pertama kalinya Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
“Sebenarnya Tuhan sudah memberi peluang kepada SBY tapi malah dilewatkan peluang itu. Lantas siapa yang malu, SBY, Ratu Beatrix atau keduanya?” kata adik kandung Osman Sapta Odang ini. Publik, SBY dan Ratu Belanda sendiri yang bisa menjawabnya. (sumber : http://www.waspada.co.id)
Pembatalan itu amat disayangkan karena terkesan presiden tidak mau mengambil risiko sebagai pemimpin. “Ibarat orang mau makan nangka, namun tak mau getahnya,” imbuh Frans Aba MA, seorang pengamat politik.
Sementara Sekretaris Komisi I DPR-RI Teguh Juwarno menilai ada beberapa hal krusial atas pembatalan kunjungan SBY ke Belanda. Ketua Fraksi PAN itu melihat pembatalan SBY ke Belanda paling tidak berdampak buruk bagi Indonesia.
“Pertama, lemahnya diplomasi dan informasi intelijen sehingga decision making process terkesan gegabah dan mendadak tanpa info yang akurat. Kedua, posisi tawar diplomasi terhadap Belanda menjadi sangat rendah. Dari diundang menjadi meminta untuk dijadwal ulang,” papar Teguh.
Ketiga, melukai hubungan diplomatik kedua negara yang bagaimanapun tentu butuh waktu dan proses panjang untuk memulihkannya. Keempat, menjadikan gerakan separatis yang nyaris musnah mendapat angin segar dengan ‘dianggap’ sebagai sebuah gerakan besar yang bisa mempermalukan negara.
Kelima, lemahnya lingkaran kepresidenan dan Kementrian Luar Negeri dalam menguasai hukum internasional sehingga dapat meyakinkan presiden bahwa ancaman tuntutan pengadilan lokal oleh gugatan RMS seharusnya diabaikan!
“Posisi tawar kita menjadi turun, awalnya diundang sekarang menjadi meminta jadwal ulang. Artinya belum tentu Ratu Beatrix mau mengundang presiden lagi ke Belanda,” ujar Teguh Juwarno.
Fraksi PAN akan mendesak Komisi I DPR untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait preseden diplomatik ini kepada Kementrian Luar Negeri.
“Memalukan buat bangsa yang besar kalau kepala negara sampai mendadak membatalkan kunjungan hanya karena gerakan separatis yang berposko di luar negeri. Apakah mungkin RMS menjadi ancaman keamanan yang signifikan?” tandas Teguh.
Sementara organisasi kepemudaan Pemuda Panca Marga (PPM) mengaku ikut merasa malu melihat Presiden SBY membatalkan kunjungan ke Belanda. “Masak dibatalkan padahal kunjungan itu untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP PPM Erdin Odang.
Dengan pembatalan itu Presiden SBY sudah melewatkan kesempatan bersejarah dan langka. Sebab baru pertama kalinya Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
“Sebenarnya Tuhan sudah memberi peluang kepada SBY tapi malah dilewatkan peluang itu. Lantas siapa yang malu, SBY, Ratu Beatrix atau keduanya?” kata adik kandung Osman Sapta Odang ini. Publik, SBY dan Ratu Belanda sendiri yang bisa menjawabnya. (sumber : http://www.waspada.co.id)
0 komentar:
Post a Comment